Sri Sultan HB X Dorong Konsolidasi Lintas Sektor untuk Hadapi Pengetatan Anggaran
Tekno Jogja – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi atau pengetatan anggaran. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa langkah strategis berupa konsolidasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini.
Dalam pernyataan resminya yang disampaikan di Yogyakarta pada Senin, Sri Sultan mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan ini. Menurutnya, kesulitan yang ada sebaiknya dijadikan sebagai peluang untuk membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
Langkah konsolidasi dianggapnya sangat penting agar ide-ide kreatif dapat dirumuskan secara bersama demi mendukung pembiayaan pembangunan serta kelangsungan berbagai program kerja. Saat ini, ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sudah tidak bisa lagi menjadi satu-satunya penopang utama pembangunan.
Sri Sultan menjelaskan bahwa anggaran negara hanya memberikan kontribusi sekitar 20 persen dan sifatnya lebih sebagai subsidi. Oleh karena itu, upaya kolaboratif harus dilakukan agar keberlanjutan pembangunan tetap terjaga meskipun fiskal mengalami tekanan.
Keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran akan lebih mudah terwujud jika ada keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Sri Sultan menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor lainnya agar program pembangunan tidak terhambat.
Dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY 2024 yang digelar pada Minggu (9/2), ia kembali menyoroti pentingnya kesadaran kolektif. Menurutnya, kesadaran tersebut harus dimiliki oleh semua pihak agar dapat membangun jaringan kerja yang lebih kuat. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kerja sama ini bisa dirasakan bersama, baik dalam menghadapi keuntungan maupun risiko yang muncul.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dunia industri harus mampu menyatukan visi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki bangsa. Ketergantungan terhadap pihak luar harus dikurangi, sehingga sumber daya dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam upayanya mendorong pembangunan yang lebih mandiri, ia berpendapat bahwa pemerintah harus berani memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Regulasi yang ada seharusnya tidak justru menjadi hambatan, mengingat tantangan yang dihadapi di masa depan akan semakin kompleks.
Sri Sultan juga mengkritik kebiasaan yang masih terjadi di masyarakat, di mana produk asing lebih banyak dipasarkan dibandingkan dengan produk lokal. Ia menilai bahwa kebanggaan seharusnya muncul ketika mampu bersaing dengan produk sendiri, bukan sekadar menjadi pasar bagi produk dari luar negeri.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah diusulkan, Sri Sultan HB X optimis bahwa jika seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dan bersinergi, maka pembangunan di Yogyakarta dan Indonesia secara umum tetap dapat berjalan dengan baik meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
