Polri Alami Efisiensi Anggaran 2025 Sebesar Rp20,5 Triliun, Ini Dampaknya
Tekno Jogja – Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan yang cukup signifikan. Dari semula sebesar Rp126,6 triliun, jumlah tersebut dikurangi sebesar Rp20,5 triliun sehingga Polri hanya menerima Rp106 triliun. Dengan demikian, terjadi efisiensi anggaran sebesar 16,2 persen.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Shandi Nugroho, menyampaikan bahwa Polri telah menyesuaikan dan menyiapkan format baru setelah adanya efisiensi anggaran ini. Penyusunan format tersebut telah dilakukan oleh Kapolri bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Asrena dan berbagai satuan kerja yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
Dalam rangka menyesuaikan dengan anggaran yang telah dikurangi, Polri mengambil langkah untuk memangkas beberapa pos pengeluaran. Beberapa sektor yang mengalami pengurangan anggaran adalah perjalanan dinas dan pelaksanaan rapat. Dana yang semula dialokasikan untuk kebutuhan tersebut akan dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas. Dengan adanya efisiensi ini, diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap kepentingan yang lebih besar.
Polri juga menegaskan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk program prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu kebijakan yang akan didukung adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai kebijakan ketahanan pangan lainnya. Efisiensi anggaran ini dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan Polri memastikan akan tetap berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi III DPR, Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Wahyu Hadiningrat, telah menjelaskan secara rinci mengenai konstruksi anggaran Polri untuk tahun 2025. Dalam pemaparannya, disebutkan bahwa dari total anggaran sebesar Rp106 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai tetap yang mencapai Rp59 triliun.
Struktur anggaran Polri sebelum mengalami efisiensi terdiri dari 46,9 persen untuk belanja pegawai, 26,1 persen untuk belanja barang, serta 26,1 persen lainnya untuk belanja modal. Namun, setelah adanya pemangkasan sebesar Rp20,5 triliun yang telah disepakati dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, sejumlah pos pengeluaran mengalami penyesuaian agar tetap sesuai dengan kebutuhan prioritas institusi.
Anggaran Polri tahun 2025 juga telah dialokasikan ke beberapa program utama. Program peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Polri mendapat anggaran sebesar Rp2,4 triliun. Untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dana yang dialokasikan sebesar Rp5,6 triliun. Sementara itu, pengadaan alat material khusus serta sarana dan prasarana Polri menerima anggaran sebesar Rp45,7 triliun.
Selain itu, anggaran untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibnas) dialokasikan sebesar Rp20,3 triliun. Sementara itu, untuk mendukung manajemen Polri agar operasional institusi tetap berjalan dengan baik, disediakan dana sebesar Rp52 triliun.
Meskipun mengalami efisiensi anggaran yang cukup besar, Polri tetap berkomitmen untuk menjaga efektivitas operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyesuaian alokasi dana, diharapkan tidak ada gangguan terhadap tugas utama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
Kebijakan efisiensi anggaran ini juga menjadi tantangan bagi Polri untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Strategi penyesuaian anggaran yang dilakukan diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan langkah-langkah yang telah dirancang, Polri memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi efektivitas pelaksanaan tugasnya di lapangan. Masyarakat tetap diharapkan mendapatkan pelayanan terbaik, sementara institusi kepolisian tetap beradaptasi dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
