Muzakir Manaf Tegaskan Rencana Penghapusan Sistem Barcode BBM di Aceh
Tekno Jogja – Muzakir Manaf menyampaikan pidato perdananya setelah resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam pidato tersebut, ia menyoroti berbagai hal penting yang akan menjadi fokus kepemimpinannya, salah satunya adalah wacana penghapusan sistem barcode dalam pengisian BBM subsidi di seluruh SPBU yang ada di Aceh.
Pria yang akrab disapa Mualem ini mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung kondisi di lapangan terkait penerapan sistem barcode tersebut. Berdasarkan pengamatannya, sistem itu dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penggunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi jenis solar dan pertalite di Aceh harus segera dihapus.
Dalam pernyataannya, Muzakir Manaf menyampaikan bahwa seluruh SPBU di Aceh tidak akan lagi menggunakan sistem barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi. Ia meminta agar kebijakan tersebut benar-benar diperhatikan dan segera diterapkan demi kemudahan masyarakat dalam memperoleh BBM.
Langkah pertama yang akan dilakukan oleh Mualem bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, adalah memastikan penghapusan sistem barcode ini berjalan efektif. Mereka berkomitmen untuk menyederhanakan mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan akibat regulasi yang dianggap kurang efisien.
Mualem bersama Dek Fadh resmi dilantik oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat paripurna DPR Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Pelantikan tersebut dilakukan atas nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam acara pelantikan itu, hadir berbagai tokoh penting baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya adalah Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Duta Besar Finlandia. Selain itu, turut hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan sejumlah tokoh yang berperan dalam perdamaian Aceh, seperti Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin.
Kebijakan penghapusan sistem barcode ini menjadi salah satu langkah awal yang akan diambil oleh Muzakir Manaf dalam masa kepemimpinannya. Ia meyakini bahwa keputusan ini akan berdampak positif bagi masyarakat Aceh, terutama dalam memudahkan akses terhadap BBM bersubsidi.
Sejak diterapkannya sistem barcode dalam pengisian BBM subsidi, banyak keluhan muncul dari masyarakat yang merasa bahwa kebijakan tersebut justru menyulitkan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya keputusan untuk menghapus sistem ini, diharapkan distribusi BBM dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan teknis yang tidak perlu.
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada rakyat. Mereka menekankan bahwa setiap regulasi harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Keputusan ini tentunya akan menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat maupun dari pihak terkait yang selama ini berperan dalam implementasi sistem barcode BBM. Namun, Muzakir Manaf menegaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan transisi dari sistem barcode ke mekanisme baru yang lebih sederhana dan efektif. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik SPBU juga akan dilakukan agar perubahan ini dapat berjalan dengan lancar.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat Aceh dapat lebih mudah dalam mendapatkan BBM subsidi tanpa harus melalui proses yang rumit. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Aceh untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan rakyat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
