Efisiensi Anggaran 2025 Pengaruhi Pelayanan Pengadilan, Termasuk Sidang Keliling
Tekno Jogja – Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Sugiyanto, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelayanan pengadilan di Indonesia akan terpengaruh akibat kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025. Salah satu kegiatan yang akan terdampak adalah sidang keliling yang biasanya dilakukan di luar gedung pengadilan. Sugiyanto menyatakan bahwa karena adanya pengurangan anggaran, hanya sebagian kegiatan sidang keliling yang dapat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan rencana semula.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, tepatnya setelah rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Sugiyanto menegaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan pengadilan di daerah-daerah. Namun, ia juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan memengaruhi belanja pegawai, khususnya untuk gaji dan tunjangan para hakim. Meskipun anggaran berkurang, hal tersebut tidak berdampak pada remunerasi hakim yang tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sugiyanto juga mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran untuk Mahkamah Agung pada 2025 ini mencapai angka Rp2,288 triliun dari total anggaran yang diusulkan, yang sebesar Rp12,68 triliun. Data yang diterima menunjukkan bahwa per 11 Februari 2025, anggaran yang sudah terealisasi baru sekitar 11,53 persen, atau setara dengan Rp1,46 triliun. Sedangkan sisanya, yaitu sekitar 88,47 persen, masih dalam tahap pelaksanaan.
Perincian dari anggaran yang diblokir, Sugiyanto menjelaskan, mencakup sejumlah pos anggaran yang berpengaruh besar terhadap operasional MA. Di antaranya adalah blokir anggaran untuk data dukung sebesar Rp104,15 miliar, blokir untuk efisiensi sebesar Rp1,93 triliun, serta blokir untuk perjalanan dinas yang berjumlah Rp253,48 miliar. Hal ini jelas menghambat sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan, termasuk program perjalanan dinas hakim dan pelaksanaan sidang keliling.
Terkait dengan perjalanan dinas, Sugiyanto menyebutkan bahwa dampak dari blokir tersebut sangat terasa, terutama bagi anggaran transportasi hakim yang hanya cukup untuk enam bulan. Selain itu, perjalanan dinas luar negeri pun terpaksa dibatalkan. Sidang keliling yang biasanya digelar untuk memberikan akses keadilan di daerah-daerah terpencil juga terpaksa dibatasi. Sidang keliling pengadilan negeri, pengadilan agama, dan mahkamah syar’iyah, misalnya, hanya bisa dilaksanakan selama enam bulan, dan pengadilan militer hanya dapat diselenggarakan satu kali dalam setahun.
Sugiyanto juga mengungkapkan perincian lebih lanjut mengenai pemotongan efisiensi lainnya, yang meliputi belanja barang, belanja modal, serta biaya administrasi dan operasional lainnya. Belanja barang yang terpangkas berjumlah Rp1,19 triliun, sementara belanja modal yang terpotong mencapai Rp1,09 triliun. Semua potongan tersebut berasal dari anggaran yang bersumber dari rupiah murni dan berpengaruh langsung pada kelancaran operasional MA.
Untuk mengatasi situasi ini, Mahkamah Agung telah merencanakan beberapa langkah penghematan yang akan dijalankan. Salah satunya adalah dengan mengurangi kegiatan yang tidak mendesak, seperti rapat di luar kantor, seminar, dan kegiatan seremonial lainnya. Selain itu, penghematan juga akan dilakukan pada belanja bahan untuk kegiatan perkantoran, belanja alat tulis kantor, serta perjalanan dinas yang berkaitan dengan pembinaan dan monitoring. Tak ketinggalan, percetakan dan pengeluaran untuk suvenir juga akan dipangkas untuk membantu mengurangi pemborosan anggaran.
Langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh MA ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih bijaksana, meskipun anggaran yang diberikan untuk tahun 2025 terbatas. Di tengah kendala ini, MA berusaha untuk tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat, meskipun dalam batas-batas yang lebih terbatas.
