AS Batalkan Hibah DEI dan Kontrak Pelatihan, Trump Fokus pada Efisiensi Dana Publik
Tekno Jogja – Pada awal pekan ini, Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) mengumumkan pembatalan 29 hibah pelatihan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) serta sejumlah kontrak besar yang terkait. Total nilai dari hibah yang dibatalkan mencapai sekitar 101 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun), sementara kontrak yang dibatalkan bernilai 881 juta dolar AS (sekitar Rp13,8 triliun). Keputusan ini disampaikan oleh DOGE melalui pengumuman di platform X.
Salah satu program yang terkena dampak pembatalan adalah pelatihan untuk guru yang bertujuan membantu siswa memahami sejarah penindasan yang kompleks dan mengenali aspek-aspek privilese dan kekuasaan dalam konteks sosial. Program ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang lebih dalam mengenai ketidaksetaraan sosial yang ada dalam masyarakat, namun kini dihentikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengevaluasi kembali pengeluaran terkait pendidikan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. Perintah tersebut secara khusus menargetkan inisiatif DEI, yang dianggapnya telah mengalami kemunduran selama kepemimpinan Presiden Joe Biden. Pembatalan hibah dan kontrak ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk meninjau kembali program-program yang dianggap tidak efisien dan lebih fokus pada pemanfaatan dana yang lebih produktif, khususnya dalam sektor pendidikan dan militer.
Selain itu, Departemen Pendidikan AS juga membatalkan 89 kontrak yang mencakup berbagai layanan dan pengadaan, termasuk sebuah kesepakatan senilai 1,5 juta dolar AS untuk pengawasan operasional pengiriman serta administrasi di pusat distribusi surat. Pembatalan ini menambah daftar panjang tindakan pemerintah yang berusaha mengurangi pengeluaran yang dinilai tidak memberikan dampak maksimal terhadap kinerja dan tujuan yang hendak dicapai.
Presiden Donald Trump memberikan mandat kepada Elon Musk, yang kini memimpin DOGE, untuk melakukan audit mendalam terhadap Pentagon dan Departemen Pendidikan AS. Tugas audit ini bertujuan untuk mengungkap adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang telah dialokasikan, yang diperkirakan nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran dolar. Pemerintah berharap, dengan adanya audit tersebut, penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan pengeluaran yang tidak tepat guna dapat dihindari.
Pembatalan ini mencerminkan pendekatan baru terhadap kebijakan pengelolaan dana publik, dengan penekanan pada transparansi dan efisiensi. Inisiatif DEI, yang telah mendapatkan banyak perhatian selama beberapa tahun terakhir, kini menghadapi peninjauan ulang yang lebih ketat, khususnya di sektor pendidikan dan militer, yang selama ini dianggap sebagai bidang yang paling banyak mengalokasikan dana untuk pelatihan keberagaman dan inklusi.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menyusun kebijakan yang lebih terfokus pada pengembangan pendidikan yang lebih praktis dan langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas siswa, bukan sekadar pelatihan berbasis teori yang dapat menimbulkan kontroversi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan program-program yang dianggap kurang efektif dan lebih mengarah pada aspek politik atau sosial, tanpa memberikan kontribusi yang jelas terhadap kemajuan pendidikan atau militer.
Pembatalan tersebut juga berfungsi sebagai bagian dari upaya Trump dan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik, baik dalam sektor pendidikan maupun militer, yang kini tengah diaudit secara lebih ketat oleh DOGE. Meskipun pembatalan ini mungkin menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang mendukung inisiatif DEI, kebijakan ini jelas menunjukkan tekad pemerintah untuk menyelaraskan penggunaan dana dengan tujuan praktis dan efisiensi anggaran.
