Tekno Jogja – PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama dengan TNI Angkatan Darat dan PT Perkebunan Nusantara I mengembangkan program Agro Forestry di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan memanfaatkan lahan seluas 1.000 hektare. Program ini dirancang sebagai upaya optimalisasi lahan yang tidak produktif serta sebagai langkah strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa kerja sama antara Pupuk Indonesia, TNI AD, dan Perkebunan Nusantara I merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional bisnis yang tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip sustainable development goals (SDGs) juga selalu diterapkan dalam setiap langkah yang diambil oleh perusahaan.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, Rahmad menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia bersama pemangku kepentingan berupaya memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum tergarap. Baik lahan milik TNI AD maupun lahan PT Perkebunan Nusantara I akan digunakan sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. Program ini juga diharapkan mampu mendukung upaya penyerapan karbon atau dekarbonisasi, sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.
Kolaborasi ini dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pupuk Indonesia dan TNI AD. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Perjanjian tersebut mencakup Program Environment Social Governance (ESG) dalam rangka memperkuat pembinaan teritorial (Binter) melalui kegiatan ketahanan pangan dan pelestarian alam.
Selanjutnya, kesepakatan lanjutan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian oleh Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia, Jamsaton Nababan, Aster Kasad, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, serta Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I, Teddy Yunirman Danas, yang berlangsung di Jakarta.
Dalam program ini, lahan seluas 1.000 hektare akan dijadikan lokasi penanaman pohon Agro Forestry. Wilayah yang menjadi target program di Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung, Purwakarta, Cianjur, dan Sukabumi. Sementara itu, di Jawa Timur, program serupa akan segera diterapkan di wilayah Malang.
Rahmad menjelaskan bahwa berbagai jenis pohon, terutama pohon buah-buahan, akan ditanam di lahan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan nasional yang saat ini terus digalakkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, di wilayah Purwakarta, Pupuk Indonesia bersama dengan TNI AD dan Perkebunan Nusantara I telah menanam sekitar 56.220 bibit pohon di lahan seluas 200 hektare. Dalam pelaksanaannya, masyarakat juga dilibatkan secara langsung agar manfaat ekonomi dari program ini dapat dirasakan oleh mereka yang turut mengelola lahan.
Program Agro Forestry yang dikembangkan oleh Pupuk Indonesia Grup kini menjadi salah satu inovasi sosial yang diandalkan. Melalui program ini, Pupuk Indonesia berupaya meningkatkan penghijauan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat di masa depan.
Di sisi lain, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa program ini telah dikembangkan secara bertahap dan telah menunjukkan hasil yang nyata. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya, program ini hanya diterapkan di lahan seluas 10 hektare, kemudian diperluas menjadi 200 hektare, hingga akhirnya kini mencapai 1.000 hektare.
Menurutnya, Jawa Barat telah dijadikan sebagai percontohan dalam program ini. Oleh karena itu, ia berencana untuk mengajak lebih banyak daerah lain untuk menerapkan konsep yang sama. Maruli meyakini bahwa program Agro Forestry mampu memberikan dampak positif secara cepat dan nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan langkah-langkah konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan produktivitas lahan dapat terus berlanjut. Selain memberikan manfaat ekologis, program ini juga berpotensi meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan.