Kemenko PMK Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji Demi Manfaat Nasional
Tekno Jogja – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya memperkuat ekosistem ekonomi haji di Arab Saudi agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas di Indonesia. Salah satu fokus utama dalam upaya ini adalah peningkatan layanan logistik serta optimalisasi sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menyatakan bahwa selain sebagai bentuk pelayanan ibadah, penyelenggaraan haji memiliki potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu, berbagai evaluasi dan inovasi terus dilakukan guna memastikan layanan haji semakin optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga menjadi bagian dari amanah konstitusi yang harus dikelola dengan baik. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan inovasi dan perbaikan agar kualitas layanan haji dapat ditingkatkan.
Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam upaya ini adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor bumbu nusantara untuk memenuhi kebutuhan katering jamaah. Upaya ini tidak hanya mendukung penyelenggaraan haji yang lebih baik, tetapi juga mendorong produk dalam negeri agar semakin dikenal di pasar internasional.
Berdasarkan data tahun 2024, ekspor bumbu nusantara yang ditujukan untuk konsumsi jamaah haji telah mencapai 70 ton. Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan makanan siap saji yang diperuntukkan bagi layanan katering jamaah di Arafah, Mina, dan Muzdalifah (Armuzna). Pada tahun yang sama, jumlah makanan siap saji yang tersedia mencapai 1,7 juta kotak, meskipun potensinya masih bisa ditingkatkan hingga 5-6 juta kotak. Selain bahan makanan, kebutuhan lain seperti sabun, pasta gigi, serta perlengkapan mandi juga menjadi bagian penting dalam layanan pendukung bagi jamaah haji.
Selain penguatan sektor ekonomi, transformasi digital juga menjadi aspek utama dalam peningkatan layanan haji. Warsito mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerapkan aplikasi Kawal Haji serta sistem International Patient Summary yang memungkinkan pemantauan kesehatan jamaah calon haji secara real-time. Dengan adanya inovasi ini, pemerintah berharap layanan kesehatan bagi jamaah dapat lebih mudah diakses dan lebih efisien.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan haji lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan layanan logistik pengiriman barang, baik dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.
Dalam konteks ini, PT Pos Indonesia sebagai salah satu BUMN yang memiliki pengalaman di bidang logistik diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan layanan yang berkualitas dan kompetitif. Pemerintah juga mengapresiasi peran yang telah dimainkan oleh PT Pos Indonesia dalam meningkatkan layanan logistik haji sejauh ini.
Warsito menegaskan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan logistik ini terletak pada bagaimana menjaga kualitas layanan serta memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara berbagai pihak guna mencapai standar layanan haji yang lebih baik.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Kemenko PMK berharap bahwa ekosistem ekonomi haji dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi pelayanan maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan layanan haji yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
