Pemilu Desember di Bangladesh: Pemerintah Transisi dan Partai Politik Bekerja Menuju Konsensus
Tekno Jogja – Pemerintah transisi Bangladesh berencana untuk menggelar pemilu pada bulan Desember tahun ini, seperti yang dikonfirmasi oleh pejabat partai politik setempat pada hari Senin. Dalam pertemuan yang berlangsung di ibu kota Dhaka, delegasi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Mirza Fakhrul Islam Alamgir, bertemu dengan kepala pemerintah sementara, Muhammad Yunus, untuk menyampaikan konsensus di antara berbagai partai politik mengenai pentingnya penyelenggaraan pemilu dalam waktu dekat. Alamgir mengungkapkan bahwa pemerintah transisi telah memberikan jaminan bahwa pemilu akan segera dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian, gerakan yang dipimpin oleh Mahasiswa Anti-Diskriminasi, yang sebelumnya terlibat dalam gelombang pergolakan besar untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus lalu, menyatakan tuntutannya agar reformasi besar-besaran dilaksanakan terlebih dahulu. Mereka berpendapat bahwa pemerintah yang dipimpin oleh PM Hasina, yang merupakan pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di Bangladesh, telah “memolitikkan” perubahan dalam struktur pemerintahan, dan mereka menyuarakan kebutuhan untuk melakukan perubahan mendasar guna mencegah munculnya rezim fasis di masa depan.
Pemerintah transisi, yang kini dipimpin oleh Yunus, telah mengambil langkah-langkah strategis dengan membentuk enam komisi untuk melakukan reformasi pada beberapa sektor penting. Komisi-komisi tersebut diberi tugas untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait perubahan dalam enam bidang utama, yaitu konstitusi, sistem pemilu, peradilan, sistem antikorupsi, administrasi publik, dan administrasi kepolisian. Laporan dan rekomendasi yang diajukan oleh komisi-komisi ini telah diserahkan untuk dibahas lebih lanjut. Penasihat hukum pemerintah, Asif Nazrul, juga mengungkapkan pada Sabtu lalu bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan dengan partai-partai politik untuk membahas rekomendasi-rekomendasi tersebut dan mencari kesepakatan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin tersebut, BNP menekankan agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap individu-individu yang mereka sebut sebagai “teman-teman rezim fasis”, yang masih berada dalam pemerintahan. Mereka juga mendesak agar orang-orang yang diduga telah menjarah sumber daya negara dimintai pertanggungjawaban, serta menyerukan agar mereka mengembalikan dana yang telah mereka diduga “cuci”.
Baru-baru ini, Yunus mengungkapkan bahwa sekitar $17 miliar (Rp278,5 triliun) telah diambil dari sistem perbankan Bangladesh oleh para oligarki yang dianggap dekat dengan PM Hasina. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa setiap tahunnya, sekitar $16 miliar telah disedot selama 15 tahun masa pemerintahan Hasina. Selain itu, BNP juga mendesak agar enam juta kasus palsu bermotif politik, yang dihasilkan oleh pemerintahan Hasina dan menargetkan politisi serta aktivis, segera dicabut.
Meskipun demikian, PM Hasina, yang kini berada di luar negeri setelah kejatuhannya, telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan membantah adanya praktik korupsi selama masa pemerintahannya.
Dengan berbagai tuntutan yang diajukan oleh BNP dan kelompok lainnya, situasi politik di Bangladesh tetap penuh ketegangan menjelang pemilu yang direncanakan pada Desember. Proses reformasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah transisi akan terus menjadi fokus utama, sementara partai oposisi menginginkan perubahan yang lebih menyeluruh sebelum pemilu dapat dilaksanakan.
